Jangan Buru-buru Cari Penggantinya Wati Mamasa?

Baca Juga

Munandar Wijaya Ramlan

Mamasa – Ini bukan soal suami yang ditinggal pergi istri bernama Wati yang orang Mamasa, lalu buru-buru cari penggantinya. Tetap kisaran diskusi yang merebak di media sosial (Medsos) tentang jabatan lowong Wakil Bupati (Wati) Kabupaten Mamasa (Kab Mamasa), Sulawesi Barat (Sulbar) yang ditinggal mendiang Victor Paotonan.

Mengelaborasi dinamika demokrasi di “kampung”-nya, legislator Sulbar, Munandar Wijaya Ramlan, Jumat (15/07/2016) pagi, katakan kalau hal tersebut adalah lumrah dan wujud kepedulian masyarakat pada daerahnya. Namun Munandar yang juga Wakil Ketua DPRD Sulbar ini, nilai, semuanya harus dipikirkan matang-matang dengan mengikuti mekanisme yang ada.

“Proses pergantian (pergantian Wati Mamasa, red) itu mekanismenya harus melalui usulan nama partai pengusung pada Pilkada 2013 lalu, yakni golkar dan PKB. Usulan nama itu kemudian dikerucutkan menjadi dua nama saja, itu kemudin di bawa ke dalam rapat paripurna DPRD Mamasa untuk dipilih dan di putuskan, selanjunya diusulkan pengangkatannya kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri, red) melalui gubernur,” papar Munandar.

Diurai lebih lanjut pada spot interview via Personal Facebook (PF)-nya, Munandar jelaskan bahwa secara politik tentunya semua dapat memahami bahwa Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing masing akan mengusulkan nama kadernya yang dianggap terbaik berdasarkan keputusan partainya masing-masing. Pada konteks tersebut menurut Munandar, itu tidak ada yang bisa campuri (baca: intervensi, red), karena sudah sesuai mekanisme yang di atur.

“Tetapi saya, selaku putra Daerah Kabupaten Mamasa, dan juga sebagai wakil rakyat Dapil (Daerah Pemilihan, red) Mamasa ingin memberi saran pertimbangan,” jelasnya.

Pertimbangan yang dimaksud Putra H Ramlan Badawi ini, pertama, adalah keterwakilan wilayah di Kab Mamasa harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan figur yang akan mengisi kekosongan jabatan Wati. Menurutnya, di Kab Mamasa, ada pembagian kewilayahan. Ini tentunya sudah dapat dipahami, bahwa ada wilayah 1 sebagai wilayah Tandalangngan (sebelah diatas), wilayah 2 sebagai, Tandasau (sebelah sana) dan juga ada wilayah 3 sebagai wilayah utama Pitu Ulunna Salu (PUS). Terkait dalam pengisian kekosongan Wati Mamasa ia menyarankan untuk sosok yang mewakil wilayah 1 dan 2 sebagai wujud keseimbangan yang selama ini telah terpelihara.

“Kedua, aspek keterwakilan agama juga harus menjadi prioritas dalam menentukan pengisian kekosongan Wati. Kita ketahui bersama bahwa toleransi antar ummat beragama di Kab Mamasa yang selama ini terpelihara dengan baik, itu karena prinsip kebersamaan, prinsip keadilan dan tidak membeda-bedakan. Ini di terapkan oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga sepatutnya pemimpinnya pun harus representatif dari semua golongan yang ada di Mamasa. Jangan ada ketimpangan, jangan mengutamakan kepentingan politik dengan mangabaikan nilai-nilai tatanan sosial masyarakat dan falsafah nenek moyang kita Mesa Kada diPotuo, Pantan Kada diPomate,” urai Munandar.

Sementara yang ketiga menurut legislator asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, bahwa dalam melakukan proses mengisi kekosongan jabatan Wati, jangan terlalu terburu-buru, jangan abaikan duka cita yang masih dirasakan oleh kelurga besar almarhum Bapak Vicktor Paotonan, saat ini masih berkabung. Sebagai orang yang beradab menurut Munandar, selayaknya semua turut berdukacita atas berpulangnya putra terbaik Mamasa itu Mei lalu.

“Proses menuju pergatian Wati tetap akan dilakukan tapi tidak dengan menonjolkan sikap berlebihan. Almarhum adalah salah satu tokoh yang perlu kita hormati,” tandasnya.

Sementara untuk saran keempat dari Munandar Wijaya Ramlan, ia harapkan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kab Mamasa agar nantinya dalam menentukan pengganti Almarhum Victor Paotonan sebagai Wati, tetap menjaga kredibilitas personal dan kelembagaan DPRD sebagai lembaga yang terhormat. Tidak terpengaruh dengan segala hal-hal yang dapat merusak nama baik. Utamakanlah kepentingan rakyat dan kebaikan daerah.