Baca Juga
 |
| Fadli Basri |
Menurut Fadli Basri yang ditemui di kediamannya, Rabu
(05/10/2016), pada awal-awal pemerintahannya di Desa Pangiang, dirinya diperhadapkan pada fase
kondisi internal yang mengutungkan.
Pertama, adalah pengunduran diri Sekretaris Desa (Sekdes) dan Bendahara Desa. Dua personil perangkat desa tersebut terkait lansung dengan
adminitrasi desa serta perencana program
dalam pelaksanaan pemanfaatan DDes, dan pengunduran diri mereka tersebut dibarengi dengan sikap non-koperatif disertai putusnya komunikasi antar personal dengan Kades.
“Sebagai Kades baru, memang sedikit bingung, dan setelah Dana Desa (DDes, red) turun, saya bekerja dengan meraba. Karena itu dari 6 paket kegiatan
yang didanai DDes, harus kami akui
terjadi missadminitrasi dalam penyusunan estimasi anggaran serta lokasi dimana obyek kegiatan
akan dilaksanakan,” papar Fadli.
Setelah berkoordinasi dengan Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (BPMD) Matra dan pihak
terkait dalam Desa Pangiang, maka demi terlaksananya kegiatan, Pemerintah Desa (Pemdes) Pangiang
harus lakukan pemindahan sejumlah obyek
kegiatan dan ini berdampak pada terlambatnya pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Kami akui ada sejumlah kegiatan pembangunan fisik yang
keliatan terlambat dan tetap akan terselesaikan setelah pencairan DDes pada
tahap kedua nantinya. Namun yang
pastinya, kami akan tetap bekerja mengitu mekanisme dan aturan yang ada,”
tambahnya.
Lebih lanjut dipaparkan oleh Fandli, bahwa dalam
pelaksanaan DDes di Desa Pangiang, ia sebagai Kades terapkan perinsip
keterbukaan dan prioritaskan pada kepentingan yang mendasar dalam masyarakat.
Ia inginkan agar dana yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini tepat
sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat luas.
LS
No comments:
Post a Comment
Komentar