Pemilihan Wati diKitari Arus Suksesi Mamasa 2018?

Baca Juga

Ilustrasi (foto: inst)

Mamasa – Semula tahapan dalam proses pergantain antar-waktu Wakil Bupati (Wati) Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) yang ditinggal mendiang Victor Paotonan memang hanya berombak kecil. Namun dalam fase selanjutnya jelang paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamasa, 28 September silam, adu trik dan intrik sejumlah elit politik di negeri anak cucu Pongkapadang itu mulai saling memintas. Puncaknya Bonggalangi, terpilih dalam proses pemilihan yang berlangsung diruang pola Kantor Bupati Mamasa, Rabu (28/9/2016), dihadiri 20 anggota DPRD dari total 29 orang. Sesuai daftar hadir anggota yang dibacakan ditandatangani 21 anggota DPRD termasuk unsur pimpinan.

Terpilihnya Kades Partai Golkar ini sebagai Wati antar-waktu, ternyata harus dibarengi dengan gula-gula mentos (candy mentos), sebab calon Watil lainnya, Marthinus Tiranda lakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lewat kuasa hukumnya, Hatta Kainang, SH, gugatan hukum ditujukan pada Keputusan DPRD Mamasa Nomor 5 tahun 2016 yang melegitimasi proses dan mensyahkan Bonggalangi sebagai Wakil Bupati Mamasa.

Pernyata resmi kepada wartawan atas gugatan tersebut disampaikan Hatta Kainang, Jumat (30/09/2016) dengan katakan bahwa pihaknya sebagai kuasa dari Marthinus Tiranda sudah daftarkan gugatan tersebut pada kepaniteraan PTUN Makassar nomor 82/G/tun/2016.

Menurut Hatta Kainang, dengan adanya kuasa yang diberikan Marthinus Tiranda, pihaknya mengajukan gugatan penundaan keputusan DPRD atau pencabutan keputusan aquo tersebut. Ini dilakukan karena adalah ruang fair bagi kliennya untuk membuktikan dalilnya. Sebab dalam instrumen pemilihan kekosongan wakil kepala daerah, tidak jelas diatur. Dalam tatib hanya mengatur masa sanggah menyangkut money politik kesalahan administrasi.

“Jadi sebagai warga negara yang baik klien kami menjadikan peradilan sebagai tempat mengklarifikasi secara seimbang apa yang terjadi di pemilihan tersebut,” kata Hatta Kainang pada wartawan.

Sisi lain yang menarik dalam jadwal tahapan Panitia Khusus Pemilihan (Panlih) pengisian jabatan Wati Mamasa yang terus tarik-ulur, menjadi tanda tanya besar. Karena pada tanggal 26 September 2016 pukul 24. 00 Panlih nyatakan pemilihan berlangsung 27 September 2016 kini diundur hingga 28 September. Hal itu ditanggapi “keras” pihak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mamasa melalui surat penarikan berkas calon, lantaran dianggap tidak prosedural.

Model kerja Panlih yang gaya bolak-balik dan dinilai tidak prosedural oleh PKB tersebut ternyata tidak digubris. Menurut Ketua DPRD Mamasa, Muhammadyah Mansyur usai menggelar rapat bersama sejumlah anggota Panlih, Selasa (27/9/206). Tahapan jadwal yang ada tetap akan dilanjutkan namun tetap akan disesuaikan dengan perubahan Tata Tertib (Tatib) DPRD tentang proses pengisian jabatan Wati.

Bahkan kepada wartawan Ketua DPRD Mamasa tersebut sampaikan bahwa Bonggalangi yang merupakan calon Wati dari Golkar telah memenuhi persyaratan seperti surat pemunduran diri. Khusus dari PKB yakni, Martinus Tiranda, dengan “protesnya” memberikan surat permintaan penarikan berkas, ia tidak tahu apa alasannya. Pastinya menurut Ketua DPRD tersebut, dalam Tatib, jika calon tunggal, pemilihan tetap akan digelar.

Pernyataan Ketua DPRD Mamasa tersebut ditanggapi oleh Ketua DPC PKB yang juga sebagai calon Wati, Martinus Tiranda bahwa sejatinya, ia tidak mundur dalam tahapan namun meminta penarikan berkas serta harapkan Panlih kembali mengkaji proses yang ada.

“Jika tahapan Panlih dilanjutkan berdasarkan pedoman jadwal yang lalu, secara otomatis bertentangan dengan dengan perubahan Tatib yang telah diparipurnakan. Karena itu, demi mengantisipasi adanya cela atau kesalahan administrasi dan berbagai proses yang berseberangan dengan aturan, maka penting untuk dikaji kembali melalui surat yang telah dilayangkan,” beber Marthinus pada wartawan.

Menarik memang “protes keras” dari DPC PKB yang meminta Panlih untuk bekerja secara terstruktur dan prosedural dan kembali menkaji serta memahami ulang “ruh” yang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Khususnya pada Pasal 176 pasal (1). Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung. Pasal (2), Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Juga pada sisi, perubahan Tatib yang sudah menjadi produk DPRD Mamasa lewat paripurna tanpa dibarengi perubahan agenda dan jadwal proses menuju parpurna untuk menentukan Wati, tentunya sangat tidak logis. Bukakan Tatif menjadi acuan dari proses-proses yang berjalan tersebut. Walah walah, siapakah yang berkepentingan kuat atau berambisi kuat di sini. Adakah memiliki implikasi dengan sukses di Bumi Kondo Sapata, 2018 mendatang. Akan kelihatan nantinya.