Baca Juga
foto dok fb Om Ramlan |
Untuk kebaikan dan kemajuan Kabupaten Mamasa, kami sajikan secara bersambung bunga rampai pemikiran Drs. H. Ramlan Badawi, MH yang diambil dari Buku "Drs. H. Ramlan Badawi, MH. Harapan Mayarakat Mamasa Untuk Mandiri
Dalam Kehidupan Berkeadilan, Demokratis Dan Sejahtera" yang ditulis Taufik AAS P dan Andi Waris Tala, bakal diterbitkan oleh Aliansi Wartawan Mamasa (Alwama).
Redaksi
Setelah berakhirnya priode kami dari 2008 hingga 2013,
kemudian terpilih kembali dan dilantik
menjadi bupati Mamasa, 18 September 2013 di lapangan Merdeka, Mamasa.
Saya bersama dengan Wakil Bupati, Victor Paotonan, S. Sos, tetap menjaga
konsistensi pengabadian kepada rakyat
Mamasa. Kami berdua sebagai pucuk pimpinan di Mamasa
ini melakukan visi inovatif yang bakal memberikan perubahan bagi kehidupan
masyarakat Mamasa ke depan.
Itu terangkum dalam visi pembangun untuk mewujudkan
Masyarakat Yang Mandiri Dalam Kehidupan
Yang Berkeadilan, Demokratis dan sejahtera.
Itu kemudian dipresentasikan secara luas yang
meliputi; Kemandirian yang dimaksudkan
pada cita-cita otonomi daerah yang
merupakan pilar kemandirian bangsa. Penggambaran kesejahteraan, eksistensi
daerah yang merupakan keberhasilan pemerintahan di daeah.
Demokratis, adalah
segala aspek kehidupan masyarakat, jaminan kebebasa tanggungjawab dan partsisifasi
aktif dalam segala bidang kehidupan. Kesejahteran, merupakan tujuan hidup
masyarakat sebagaimana cita-cita bersama yang dapat terwujud dalam kerangka
keseimbangan yang menjunjung tinggi kebersamaan. Serta perwujudan pemerintahan yang baik
menjadi prasyarat mutlak guna menjamin terselenggaranya pelayanan masyarakat
secara optimal.
Dalam perwujudan visi tersebut terdapat upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Maka dalam misi pembangunan jangka
menengah Kab. Mamasa, terdapat upaya kemandirian ekonomi, berbasis
ekonomi kerakyatan dan pembangunan
berkelanjutan. Menyelenggarakan/menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan
yang terjangkau, merata dan berkualitas. Membangn infrastruktur yang memadai
dan mendukung kegiatan perekonomian. Mewujudkan Kab. Mamasa sebagai daerah
tujuan wisata (tourism destination). Menyelenggarakan pelayanan public yang
prima melalui penerapan good governance dan clean government.
Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis ekonomi
kerakyatan dan pembangunan berkelanjutan. Kemandirian ekonomi itu bermuara pada
kemandirian pemerintahan daerah dan masyarakat pada sector perekonomian. Dengan
berbasis pada ekonomi kerakyatan
mengandung makna dilakukan melalui peningkatan dan pemberdayaan ekonomi
masyarakat. Dengan menggali potensi kemadirian dan pengembangan ekonomi
strategis dalam pengelolaan SDA secara adil dan berkelanjutan. Muaranya,
diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dan meningkat.
Perinsip dari pembangunan berkelanjutan merupakan upaya
untuk memenuhi untuk memenuhi kebutuhan
generasi sekarang dengan pemanfaatan SDA yang tersedia tanpa mengabaikan
pemenuhan kebutuhan generasi masa yang akan dating. Misi pertama ini sejalan dengan skala
prioritas RPJMD ke-3 (2013 – 2018) Kab. Mamasa. Yang terdapat dalam RPJMPD (2005 – 2025),
yaitu kondisi dan situasi ekonomi yang terus berkembang. Ditopang oleh
berkembangnya UMKM dan koperasi yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan
social dan ekonomi masyarakat. Misi
pertama ini mencita-citakan terwujudnya
pemerintahan dan masyarakat yang mandiri, berdikari dan tidak pada
pemerintah atau pihak lain.
Untuk menumbuhkembangkan iklim investasi yang
kondusif sejalan dengan skala
prioritas RPJMD ke-3 (2013 – 2018),
secara kongkrit ditumbuhkan iklim berinvestasi dan penanaman modal dari
pihak-pihak swasta pada berbagi sector, baik investor domestic maupun luar
negeri. Secara garis lurus
perekonomian daerah akan lebih
baik jika didukung oleh iklim investasi yang kondusif. Tentunya pemerintah
daerah dapat memberikan daya tarik bagi investor, baik domestic maupun asing
untuk menanamkan modalnya.
Menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan kesehatan dan
pendidikan yang terjangkau, merata dan dan berkualitas. Karena kedua aspek ini
merupakan kebutuhan dasar yang mejadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Pendidikan dan kesehatan diselenggarakan
secara berkeadilan dan merata dalam arti
semua warga masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh
pendidikan dan kesehatan yang layak, terjangkau dan berkualitas.
Selanjutnya Pemkab.
Mamasa secara konsisten membangun infrastruktur yang memadai dalam mendukung
perekonomian. Ini dimaksudkan sebagai upaya pemenuhan pelayanan yang dilakukan
pemerintah kepada masyarakat serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan akan berjalan
dengan baik jika didukung oleh infrastruktur yang memadai. Ketersediaan sarana
dan prasarana wilayah merupakan hal penting yang harus diupayakan oleh
pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur yang memadai di segala bidang pada
kahirnya akan meningkatkan daya saing daerah.
Untuk memenuhi dan mewujudkan Kab. Mamasa sebagai daerah
tujuan wisata (tourism destination) ini
mengarah pada mencita-citakan Mamasa pada tahun 2018 menjadi salah satu daerah
tujuan wisata yang paling diminati, baik wisatawan domestik maupun
mancanegera. Dengan misi ini diharapkan Mamasa akan memiliki obyek
wisata unggulan yang meliputi obyek wisata budaya dan tradisional, wisata alam
dan potensi wisata lainnya yang tertata dengan manajemen yang lebih baik. Ini akan memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya
saing daerah.
Untuk mencapai visi dan misi tersebut pemerintah daerah
secara konsisten dan berkesinambungan melakukan upaya-upaya pemberdayaan menuju
masyarakat yang berkualitas. Dimaksudkan pada upaya menumbuhkan kemampuan
masyarakat dalam menghidupkan ekonomi menuju perbaikan dan peningkatan. Di sini
pemerintah daerah sebagai penggerak ekonomi dan pemberdayaan masyarakat itu
memiliki tugas dan peran yang penting.
Pemerintah daerah dalam mengembangkan ide-ide dan misi
memampukan masyarakat dalam mancapai taraf hidup yang lebih baik. Senantiasa
membiaskan diri pada lembaga dan perorangan yang terkait dengan pemberdayaan
ekonomi dalam kerangka kemandirian dan otonomi daerah, harus bersinergi dengan stakeholders
diantaranya DPRD, tokoh masyaraat, para
tokoh adat serta lembaga sosial kemasyarakatan dan LSM.
Jalinan sinergi
dengan sejumlah lintas sektoral tersebut, pemerintah melakukan jalinan
koordinasi satu sama lain. Karena pada perinsipnya koordinasi ini menjadi instrument penting dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat
di daerah ini.
Demikian struktur interaksi yang saling mendukung antar
lintas instansi juga sangat dibutuhkan. Bilah
sebuan instansi atau SKDP bekerja sesuai bidangnya, namun yang menjadi
perhatian dalam menunaikan tugasnya perlu memiliki kaitan fungsonal dan mampu
menjalin hubungan saling mengerti, menyadari dan merasakan kepentingan bersama.
Pada sisi lain, pemberdayaan masyarakat itu dalam
pengertian memampukan dan memberdayakan, maka pemerintah harus bisa melahirkan
apa yang disebut produk unggulan yang bermutu. Tentang SDM yang tangguh dan trampil, informasi pasar
yang akurat, pemanfaatan teknologi lokal yang berkembang, perubahan prilaku
masyarakat yang berorientasi ke depan, pembelajaran menuju yang terbaik,
orientasi manajemen modern dan kemampuan manajerial yang baik.
No comments:
Post a Comment
Komentar