Panwaslu Layangkan Surat ke PLH Bupati Matra Terkait Randis

Surat Rekomendasi Panwaslu Matra kepada Plh Bupati terkait kendaraan dinas

Ada Paslon Dilaporkan Pakai Fasilitas Negara?

Pasangkayu - Menyikapi laporan dari salah satu pasangan calon (paslon) serta informasi yang berkembang tentang indikasi penggunaan Kendaraan Dinas (Randis) ber- nomor polisi (nopol) merah yang diganti menjadi plat umum, atau lazim disebut plat gantung. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mamuju Utara (Matra), Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengeluarkan surat rekomendasi yang kemudian dilayangkan ke Pelaksana Harian (Plh) Bupati Matra.

Dalam surat tersebut PH Bupati Matra agar segera mengeluarkan edaran penertipan Randis dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Matra.

Hal ini dibenarkan oleh komisioner Panwaslu Matra Devisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Syamsuddin HB, SH, saat ditemui diruangannya, Kamis (22/10-2015).

Dijelaskannya, bahwa apa yang menjadi laporan dari dari Partai Gerindra, partai pengusung pasangan calon (paslon) Abdullah Rasyid dan Marigun Rasyid (AMar) serta wacana yang berkembang itu perlu di kroscek kebenarannya.

“ Apalagi bila berbicara tentang penggunaan fasilitas negara, itu adalah persoalan yang sangat urgen. Maka sejak tanggal 15 Oktober 2015 lalu, kami telah memberikan surat rekomendasi kepada Plh Bupati Matra agar sesegera mungkin menertibkan Randis. Hindarkan penggunaan Randis oleh pihak yang tidak bertanggungjawab," ungkap Syamsuddin.

Baca Juga

Syamsuddin juga tambahkan bahwa surat rekomendasi tersebut telah yang telah dilayangkan kepada Plh Bupati Matra, hingga tanggal 21 Oktober 2015 belum dibalas. Untuk tindakan selanjutnya kita menunggu Ketua Panwaslu Kabupaten Matra lagi mengukuti kegiatan di provinsi.

"Sejak dikeluarkannya, surat Panwaslu Matra dengan No 100/Panwas-Pilbub/X/2015, hingga saat ini belum ada balasan dari Plh Bupati Matra. Maka untuk tindakan selanjutnya, kami masih menunggu ketua Panwas pulang dari Provinsi setelah itu, akan kami lakukan rapat menentukan langkah-langkah apa yang akan diambil selanjutnya," ujarnya.

Syamsuddin menguraikan pula bahwa apa yang menjadi masukan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Matra meminta pihak kepolisian lakukan operasi dadakan, itu telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten.

Namun langkah awalnya adalah mengeluarkan Rekomendasi kepada Plh Bupati agar segera menertibkan Randis.

"Saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi ide dari Ketua KPU Matra untuk dilakukannya swepeng dadakan. Namun, bila ada inisiatif dari KPU untuk menyurat ke Panwaslu dan pihak Kepolisian, itu lebih bagus lagi dan saya pribadi sangat mengapresiasinya," harapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Matra saat ditemui di kantornya katakan bahwa apa yang menjadi keinginannya untuk dilakukannya sweping dadakan hanya sekedar masukan atau ide kepada pihak Kepolisian dan Panwaslu Kabupaten. Karena menurutnya, apa yang menjadi wacana dikalangan masyrakat itu perlu dicari kebenarannya.

"Kami dari KPU tidak memiliki wewenang terhadap penindakan pelanggaran, namun kami hanya sekedar memberikan masukan kepada Panwaslu Kabupaten serta pihak Kepolisian agar segera melakukan operasi dadakan,” terang Ishak.

(Ed/LS)