Baca Juga
 |
| Suamin Rahim |
Mamuju Utara - Terkait upaya hukum yang diambil oleh tim legal
Pasangan Calon (Paslon) Abdullah Rasyid dan Marigun Rasyid (AMar) peserta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Kabupaten Mamuju Utara (Matra), Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terkait temuan-temuan terhadap
kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam
Pilkada yang sangat-sangat merugikan Amar, oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) Matra, Suamin Rahim, berikan dukungan penuh dan moril terhadap langkah yang telah ditempuh.
Hal tersebut diungkapkan Suamin Rahim via
telepon, Jumat (08/01-2016), menyikapi
kisru dan polemik pada proses-proses demokrasi di Matra.
Menurut Suamin Rahim, apa yang telah menjadi temuan, seperti terlibatnya perangkat daerah dalam upaya memenangkan salah satu
Paslon dalam Pilkada Matra, itu sudah dapat dibuktikan dengan beberapa alat
bukti yang telah ditemukan.
"Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi
kita memberikan pembelajaran politik yang sehat kepada masyarakat. Selaku pelaku politik, saya
ingin memberikan pengetahuan kepada masyarakat, agar memahami bahwa politik itu haruslah
bersih dan jujur, “ tegasnya.
Dikatakan pula oleh Suamin, dengan adanya temuan
terlibatnya perangkat daerah di Pilkada
Matra, maka itu harus segera ditindaklanjuti. Agar ke
depannya tidak adalagi oknum-oknum yang
akan menyalahgunakan jabatannya. Ia juga saya sangat sangat merespon langkah hukum yang telah di ambil oleh tim legal Paslon AMar
dalam memperjuangkan kebenaran.
Selain itu, Suamin Rahim juga sempat
membeberkan indikasi adanya penetapan Daftar
Pemilih Tetap (DPT) 2 Kali yang terjadi
di Kab Matra. Dimana juga ada indikasi masyarakat dari Kabupaten
Mamuju Tengah (Mateng) terdaftar dalam
DPT Matra.
"Bila ada masyarakat dari Mateng
yang terdaftar di DPT Matra, saya yakin masyarakat dari kabupaten lainpun yang berdekatan dengan Matra
ada yang terdaftar dalam DPT. Itu luput
dari pengawasan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) ," terangnya.
Suamin Rahim juga berharap agar persoalan DPT perlu diusut hingga tuntas, agar kedepannya para penyelenggara dalam menetapkan DPT
haruslah berhati-hati dan jangan mencoba
untuk bermain. Kepada Panwaslu Kabupaten
agar dapat mengedepankan independensinya.
Menyinggung tentang money politik, pria yang akrab disapa Adam Kawilarang ini tegaskan,
itu suatu penyakit yang sudah mulai meresahkan masyarakat dan itu perlu
segera diobati. Apalagi menurutnya, persoalan money politik yang telah ditemukan di Kabupaten Matra
"Para pelaku money politik harus diberikan sanksi yang seberat-beratnya, baik pelaku maupun aktor dan Paslon yang
berada dibelakangnya. Itu dapat menjadi
pembelajaran,” tegasnya.
(Ed/ls)
No comments:
Post a Comment
Komentar