Warga Lariang dan Kadesnya Adu Argumen Dalam RDP di DPRD Matra?

Baca Juga

Warga dan Kades Lariang adu argumen di depan DPRD   (Foto: Ardi J)

Mamuju Utara - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Mamuju Utara(Matra) antara puluhan warga Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, bersama Kepala Desanya di ruang aspirasi senin (21/3) berlangsung sengit. 

RDP ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat pada Jumat (18/3) terkait tidak meratanya penyaluran bantuan bencana alam yang terjadi di Desa Lariang serta pencoretan profosal bantuan ternak warga yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Salah satu perwakilan warga, H. Nonci menyampaikan, tidak meratanya bantuan korban bencana banjir di Desa Lariang yang disalurkan melalui pemerintah desa setempat. Bahkan ‎dibagikan setelah persoalan itu dilaporkan di DPR pada Jumat (18-red).

Menanggapi lambatnya pendistribusian bantuan tersebut, Idris, selaku perpanjangan tangan pemerintah desa menyampaikan, lambatnya distribusi bantuan di wilayah dusunnya karena ada uzur. ‎Ia keluar daerah karna salah satu keluarganya berduka.

Jalannya rapat mulanya adem- adem saja. Mulai sengit setelah warga kembali membeberkan persoalan pencoretan profosal kelompok ternak warga yang dilakukan oleh Kepala desanya dengan indikasi sentimen politik. 

Salah satu anggota kelompok, Daeng Nompo, yang namanya ikut tercoret dalam profosal tersebut menyayangkan sikap kadesnya yang terkesan tidak profesional, dimana dalam kelompok tersebut nama Camat Tikkeraya juga ikut dicoret oleh si kades. 

Menepis aduan warga, Kepala Desa Lariang, Andi Firdaus, yang juga turut undangan tersebut berdalih bahwa warga yang mengajukan profosal tersebut tidak layak diberi bantuan sebab tidak memenuhi syarat sebagai seorang peternak dimana katanya tak memiliki lahan sejengkalpun.

"Kenapa saya coret, karna tidak memenuhi syarat, yakni tidak memiliki sejengkal lahan di Desa Lariang. Dia hanya seorang sopir taksi Palu- Baras," berang Kades dengan nada tinggi sembari menunjuk ke arah kelompok warga.

Namun alasan Kades ini terbantahkan setelah Parman, salah satu kepala dusun di Desa Lariang, membeberkan pernyataan kades sebelumnya yang menyatakan mencoret nama dalam kelompok tersebut sebab tidak searah saat pilkada 9 Desember lalu.  

"Politik itu sudah berakhir di 10 desember, tapi kok pak kades masi ungkit persoalan itu. Pak Kades bilang, mereka ini bukan orangnya kita kemarin, dia berbeda pilihan dengan kita," katanya meniru kalimat kades.

Mendengar penjelasan masyarakat dalam rapat tersebut, anggota Komisi I DPRD Matra, Ikram Ibrahim, yang memimpin jalannya rapat berusaha menengahi dengan merinci satu persatu akar persoalan itu dan meminta agar kades tetap mengedepankan kewenangannya dengan baik.

"Kami minta kades menggunakan kewenangannya dengan baik. Bina masyarakatnya, sebab kemana lagi mereka mengadu jika tidak pada pemerintah,"tutup Ikram.

( A R D I. J)