Baca Juga
Penyamaan persepsi dari Kab Matra ke Kab Pasangkayu (dok: Bappeda Mamuju Utara) |
Jakarta – Bukan karena Bupati Mamuju Utara (Matra), Sulawesi Barat (Sulbar), Ir H Agus Ambo Djiwa, MP, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang identik dengan jas merah. Tetapi orang nomor satu di bumi Vova Sanggayu ini memang memahami pesan Bung Karno, “Jangan Sekali- kali Meninggalkan Sejaran.”
Hal tersebut
terungkap dalam sharing info akun facebook Bappeda Mamuju
Utara ke Lentera Sulawesi, Selasa (29/11/2016) yang menuliskan adanya antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Matra dengan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayah.
Diselenggarakan di di
Gedung H Ruang Rapat Lt V Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan di Jakarta pada hari Selasa 29 November 2016 ini.
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah – Ditjen Bina Adwil Kemendagri adalah penyamaan persepsi perihal Usul Perubahan Nama Daerah Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu. Ini dihadiri oleh Direktur Jenderal (Ditjen) Bina Adwil Kemendagri, Direktur Harmonisasi Peratuaran Dan Perundang-undangan Kemen Hukum dan Ham, Direktur Topografi TNI AD, Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus , Ditjen Otda Kemendagri, Asisten Deputi Perundang – undangan Bidang Polkestra Sekretariat Negara, Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kemenkoolhukam, Kepala Biro Hukum , Sekjen Kemendagri, Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponimi, Asisten Pemerintahan Provinsi Sulbar, Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi Sulbar, Kasubdit Tata Ruang Wilayah II – Kemen PU, Kasubdit Harmonisasi Bidang Polkam, Ditjen PP Kemen Hukum dan Ham, Kasubdit Toponimi , Data dan Kodefikasi Wilayah I, Kasubdit Toponimi Data dan Kodefikasi Wilayah II, Kasubdit Pembekuan dan Perlindungan Bahasa Pusat Bahasa Kemendikbud, Kasi Toponimi Data Kodefikasi Wilayah IA, Kasi Toponimi Data Kodefikasi Wilayah IB, dan Staf Toponimi Data Dan Kodefikasi Wilayah Ditjen Bina Adwil Kemendagri.
Sedangkan dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara diantaranya Bupati Mamuju Utara, Ketua Komisi 1 DPRD Mamuju Utara Uksin Djamaludin, Asisten Pemerintahan Kabupaten Mamuju Utara, Kepala BAPPEDA Kabupaten Mamuju Utara, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Mamuju Utara, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Mamuju Utara.
Menurut Bupati Matra, latar belakang perubahan nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu yakni dari aspek rasional dan historis daerahnya. “Sejak dulu, Kabupaten Mamuju Utara yang berbatasan dengan Sulawesi Tengah (Sulteng) memang bernama Pasangkayu, kebanyakan orang luar yang hendak ke Mamuju Utara, terkadang salah kaprah dan mengira bahwa Mamuju Utara itu berbeda dengan Pasangkayu.” Jelas Bupati Matra.
Diuraikan juga oleh oleh Bupati Matra bahwa sejarah panjang Pasangkayu yang harus dilestarikan dan dijaga nama baiknya. Terkait masalah administrasi sehingga anggaran terkadang turun ke Mamuju bukan ke Mamuju Utara karena terkadang kurang menyebutkan utaranya. Ketika Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) akan berkunjung ke Kabupaten Mamuju Utara, terpaksa batal gara-gara salah kaprah karena menganggap Mamuju Utara juga adalah Mamuju.
Bupati Ir Agus Ambo Djiwa, berharap perubahan nama Kabupaten dikembalikan dari konsep awalnya historisnya dan sejarah pembentukan kabupaten ini. Sehingga secara administrasi tidak mengganggu pemerintahan baik dari segi anggaran maupun kunjungan dan lainnya.
Bupati Agus juga jelaskan kalau daerah ini lebih terkenal dengan nama Pasangkayu secara historia, karena sejumlah nama instansi baik pemerintah maupun swasta memakai nama Pasangkayu seperti Kejaksaan Negeri Pasangkayu, Polres Pasangkayu dan PT Pasangkayu, perusahaan sawit dari Astra Agro Lestari (AAL).
Bupati juga Berharap pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Kabupaten Matra, sudah memakai Nama Kabupaten Pasangkayu.
LS
No comments:
Post a Comment
Komentar