Netizen Kritik Guru Jadi Anggota Panwascam di Sumarorong?

Baca Juga

Panwas (foto:int/LS)

Mamasa – Seorang guru yang juga jadi anggota Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) mendapat kecaman dari sejumlah netizen. Mereka para pengguna Media Sosial (Medsos) tersebut sinyalir Sang Guru tidak bisa jalankan tugas pokoknya sebagai “Omar Bakri” karena kesibukannya sebagai bagian dari penyelenggaran pemilu.

Sinyalemen tersebut dilontarkan oleh Andi Waris Tala yang juga Ketua Forum Wartawan Mamasa (Forwama) di wall-nya, Sabtu, (05/11/2016) menuliskan seperti ini.

“Panitia Pengawas Pemilu otomatis bekerja full time sepanjang tahapan Pemilukada berlangsung! Sehingga muncul pertanyaan! Jika guru jadi anggota/KETUA PANWASLU, apakah dijamin bekerja maksimal dan full time? Kalau dia bekerja siang dan malam berarti tugas pokoknya selaku pendidik ditinggalkan! Hal ini terjadi di Kabupaten Mamasa khususnya di Sumarorong, seorang GURU/PNS merangkap sebagai Ketua PANWASLU Kecamatan.”

Postingan Andi Waris Tala tersebut kemudian direspon sejumlah pengguna facebook lainnya. Pranaedy Emiliana Belo menuliskan komentar. “Wa guru rakus itu bos. Ini kemudian ditanggapi kembali oleh Andi Waris Tala. “Guru tidak puas mungkin! Kwkwkkwkkw.” Lalu dibalas dengan komentar sarkastis oleh Pranaedy EmilianaBelo. “Buda cicilanna, wkwkw.”

Silangan komentar yang terus menyudutkan “Omar Bakri” tersebut kembali dipanasi Andi Waris Tala dengan komentar. Ha ha ha ha! Ssssssssstttt.” Kemudian disambar lagi komentar dari Andy Alang. “Guru kejar bayar cicilan mobil kanda.” Terus mendapat

Sedikit pembelaan pembenaran dari Dundu Fanus. “Tidak maslah kanda yang penting UUDx (Undang Undang, red) diperbolehkan. Heeerr. Kemudian fesbuker lain, Mayawi Dun komentari lagi. Siapakah gerangan? Pemburu dolar kapang?”

Walaupun komentar-komentar netizen itu hanya candaan dan olok-olok. Tetapi sejatinya Panwaslu Kabupaten Mamasa perlu melihatnya lebih cermat. Proses rekruitmen Panwascam agar lebih profesional dan lebih, bukankan masih banyak sumber daya manusia (SDM) lain yang layak jadi penyelenggara Pemilukada.