Ombudsman RI Sulbar, Apresiasi Puskesmas Karama Yang Tidak Mangkrak Lagi?

Baca Juga

Sekarwuni Manfaati

Mamuju – Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas mandeknya pembangunan Puskesmas Karama, di Kecamatan Kalumpang, Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Jajaran Ombudsman RI Sulbar melakukan pemanggilan kepada sejumlah pihak terkait untuk proses klarifikasi, termasuk diantaranya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, akui pembangunan puskesmas tersebut, sempat mandek. Namun pihaknya telah melakukan gerak cepat peninjauan lapangan bersama Pihak BPK dan Inspektorat kabupaten Mamuju, agar proses pembangunan segera dilanjutkan kembali.

Persoalan tersebut dipicu adanya kesalafahaman yang terjadi antara pihak rekanan (CV Ayya Konstruksi) dengan penduduk setempat, yang berdampak pada proses pembangunan puskesmas  terhenti, meski demikian pihak Dinkes Mamuju  telah memutus kontrak dengan rekanan lama dan pihak rekanan bersedia melakukan pengembalian Dana ke kas daerah.   

Pembangunan Puskesmas  Karama menggunakan dana DAK tahun 2016 dengan alokasi dana sekitar 2,8 milyar untuk pembangunan bangunan Puskesmas, Rumah Dinas dan Pagar.

Atas keseriusan pihak Dinkes Mamuju selesaikan persoalan tersebut, Ombudsman RI Sulbar, apresiasinya. Diharapkan  kedepan bisa bersinergi dalam rangka mewujudkan  layanan publik yang dan berkualitas di sektor layanan kesehatan di daerah ini.

Asisten Ombudsman RI Sulbar, Sekarwuni Manfaati,  katakan, pengawasan layanan publik di sektor kesehatan menjadi bagian dari tugas Ombudsman Republik Indonesia, dalam rangka mendukung program pemerintah mewujudkan layanan    publik yang berkualitas, sehingga ia berharap kehadiran Ombudsman tidak menjadi momok, sebab fungsi utama Ombudsman adalah pengawasan.

Selain itu, Sekarwuni juga berharap agar proses pembangunan Puskesmas di beberapa titik, seperti Puskemas Rangas di Kecamatan Simboro, Karama Kecamatan Kalumpang, Bonehau kecamatan Bonehau, Tarailu Kecamatan Sampaga dan Puskesmas Campaloga di Kecamatan Tommo, berjalan dengan baik, sebagai upaya untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.

“Kami berharap kondisi infrastruktur kesehatan diwilayah terpencil tersedia dan berjalan dengan baik,” kata Sekarwuni Manfaati, SKM. M Kes

Lanjut Sekarwuni, “Kepala daerah bisa dikatakan berhasil jika mampu memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas  kepada masyarakat. Jadi pelayanan kesehatan ini harus terus ditingkatkan, termasuk Layanan Pendidikan” tegasnya.

(Humas Ombudsman Sulbar/LS)