Baca Juga
 |
| Rapat koordinasi Ombudsma RI Sulbar terkait mogok dokter |
Mamuju - Sejumlah dokter spesialis yang bekerja di Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulbar lakukan mogok kerja sebagai bentuk tuntutan
kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pihak pemerintah mereka menilai
kondisi rumah RSUD Regional tidak standar dan beresiko untuk pasien karena
Bahan Habis Pakai (BHP) penunjang tidak optimal.
Tanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, katakan.
dalam kondisi seperti ini, semua harus bijak dan bisa membuka mata melihat
tuntutan para dokter yang melakukan mogok kerja. Karena aksi ini murni tuntutan untuk tingkatkan kualitas pelayanan
kepada pasien. Namun begitu, selaku
pengawas pelayanan Publik, secara kelembagaan Ombudsman RI Sulbar meminta
dengan tegas, agar pelayanan yang tidak berkaitan langsung dengan keluhan para
dokter, agar tetap dibuka, salah satunya bagian pelayanan gawat
daurat.
“Bisa kita bayangkan jika fasilitas penunjang seperti Laboratorium, Radiologi dan
alat serta prasarana ruang operasi yang tidak memadai bahkan tidak standar, ini
sangat miris. Apalagi melihat antusias mayarakat dengan berbagai diagnosa penyakit
datang berobat ke RUSD Regional, sehingga kami berharap ada upaya tanggap
dari pemerintah Sulbar untuk meredam masalah ini,” terang Lukman, Senin (09/10/17).
Lanjut Lukman, Ombudsman
RI Sulbar sesuai kewenangannya akan melakukan proses tindaklanjut atas kejadian ini. Sebab kasus ini tidak boleh
berlarut, ia juga berharap aksi mogok kerja para dokter ini, bisa menjadi
bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan manajemen rumah sakit regional kedepan.
Sebagai langkah awal, dalam waktu dekat Ombudsman RI
Sulbar akan melakukan pemanggilan untuk proses Klarifikasi kesejumlah pihak,
diantaranya Manajemen Rumah Sakit, Komite Medik dan Pihak terkait
lainnya.
(Humas Ombudsman Sulbar/LS)
No comments:
Post a Comment
Komentar