Cari di Blog Ini

Followers

Saturday, April 9, 2016

Pengadaan Peralatan Media Pendidikan Sekolah Dasar Jadi Perhatian Serius Alwama?

Baca Juga



A Waris Tala
Mamasa – Aliansi Wartawan Mamasa (Alwama), sebagai satu-satunya lembaga wartawan yang berlegalitas yang jelas di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Subar), kini mulai mendalami “Pengadaan Peralatan Media Pendidikan Sekolah Dasar” tahun anggaran 2015. Proyek senilai Rp 2.980.000.000,00 yang dilaksanakan oleh PT Best Infonusa ini dinilai mengalami pembiasan.

Ketua Alwama, A Waris Tala, yang diwawancara via seluler, Sabtu (09/01/2016) katakan kalau melihat nilai dana fantastis yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 itu, secara linear, semua sekolah dasar seharusnya mendapatkan media pendidikan tersebut. Karena menurut data Alwama, sekolah dasar yang ada di Kabupaten Mamasa hanya berkisar 200-san. Maka dengan perbandingan nilai Rp 10 juta per-sekolah untuk pengadaan media pendidikan tersebut, semuanya sudah dapat.

Menurut Waris, Alwama sudah lakukan pendataan di sekolah yang jumlah murid dengan kisaran 300 – 500 orang, khususnya di Kecamatan Mamasa, rata-rata tidak mendapatkan pendidikan ini. Sehingga Alwama menarik kesimpulan sementara, bahwa kemungkinan besar media pembelajaran diserap di sekolah-sekolah pedalaman yang kurang muridnya. Maka anggaran yang bernilai besar tersebut, sudah jelas tidak sasaran.

“Ini adalah pemborosan APBD, makanya dinas terkait (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, red), sejatinya harus tranparan dalam pemanfaatan dana ini. Juga penyalurannya ke sekolah-sekolah harus jelas. Karena nanti, media pembelajaran ini tidak ada manfaatnya kalau sekolah tersebut sangat sedikit muridnya. Sementara ada sekolah yang jumlah muridnya banyak, tidak dapat. Ini adalah kebijakan salah yang harus kita telusuri,” paparnya.

Menurut Waris pula, Alwama sebagai lembaga yang memiliki legalitas dan status hukum yang jelas sebagai sebuah organisasi wartawan di Mamasa, memiliki kewenangan untuk melaporkan hal ini bila ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi (Tipikor). Sebab ini menyangkut kerugian keuangan daerah. Apa lagi ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mengambil keuntungan dalam penyerapan APBD tahun 2015.

“Tentu kami akan laporkan ke aparat hukum, bila ditengarai ada indikasi korupsi di dalamnya. Nanti pihak penegak hukum yang lakukan pembuktian atas kerugian dan menjerat, siapa yang terkait,” terang Waris sambil menutup wawancara.

LS   

No comments:

Post a Comment

Komentar

Hak Cipta: @lenterasulawesi . Powered by Blogger.