Baca Juga
Hafid, S.Pd |
“Tentunya ini pertanyaan besar bagi
para guru. Kami sangat kecewa dengan manajemen pengelolaan Dana Terpencil di Diknas
yang syarat kepentingan dan tidak obyektif dalam pengusulan data ke
pusat,” tandas Hafid.
Dijelaskan lebih lanjut oleh Kepsek SMP Tasonde ini, sejak sekolah
SMP ini berdiri sejak tahun 2011, baru
satu kali mendapatkan tunjangan Dacil pada tahun 2013, padahal status sekolah
ini belum dicabut SKnya sebagai sekolah terpencil. Ada juga guru
yang setiap tahun mendapatkan tunjangan Dacil itu.
"Saya menduga bahwa pasti ada permainan di
pengelolaan data dana terpencil dan pasti ada kepentingan oknum di
dalamnya" ungkapnya.
Dia menyarakan agar pengelolaan
Dacil yang ditangani oleh seksi PMTK Diknas direformasi kembali. Menurutnya, dibutuhkan orang- orang yang profesional
dan punya rasa keadilan. Jangan lagi
ada karena faktor kedekatan dan adanya
komitmen sehingga rasa keadilan itu hilang.
"Saya juga
siapji komitmen, asal jangan berlebihan
mintanya,” tambahnya, membuka sinyalemen “kongsi-kongsi” pengelolaan dana
Dacil.
Kegerahan Hafid ini
memang sangat berasalan
meliha kondisi SMP Tasonde. Karena hingga
sekarang ini, sekolahnya masih sangat Ruang Kelas
Belajar (RKB), bahkan untuk kelas 1
masih melantai. Juga sekolah kekuarangan ruang kantor, dimana administrasi sekolah berpusat.
Selain SMP Tasonde ini, hasil pantauan dan data
Agus Riayadi, jurnalis setempat dari tabloid
Lentera
Merah sekolah-sekolah yang masih melantai adalah, SDN Taba, Kecamatan
Bambaira dan SDN Inpres Sawi kecamatan Bambalamotu.
(Ags/wis)
No comments:
Post a Comment
Komentar