Pekerjaan Umum Matra Optimalkan Jalan antar-Desa dan Pembangunan 4 Kantor SKPD

Baca Juga

Budiansyah, ST

Pasangkayu – Untuk menopang laju pembangunan infrastrukutur di perdesaan, pengotimalan jalan-jalan antardusun (jalan desa) yang dikelola Pemerintah Desa (Pemdes) lewat Dana Desa (DDes). Maka pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Utara (Matra), Sulawesi Barat (Sulbar) terus tingkatkan sejumlah jalan antar-desa (jalan kecamatan) yang selama ini diapresi dan disorot masyarakat.

“Untuk perbaikan jalan antardesa, Pemkab Matra tidak main-main. Itu terlihat dengan besarnya anggaran yang dialokasikan totalnya totalnya mencapai Rp 22. 200. 500.000,” kata Pelakasana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU), Budiyansah, ST di ruang kerjanya, pekan silam.

Dipaparkan lebih lebih lanjut oleh Budiyansah, anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2016,dan diperuntukkan hampir di semua kecamatan di Matra ini. Pekerjaan jalan antardesa ini bervariasi, mulai dari satu kilometer (km) hingga 20 km. Menurut Budiansyah pula, sejumlah jalan desa belum maksimal karena itu perlu ditingkatkan, misalnya, beberapa jalan
desa masih tampak berlubang dan berlumpur.

“Untuk tahun ini kami sudah memprogramkan pengerjaan peningkatan jalan antardesa, termasuk di Kecamatan Baras dan Bulutaba,
sebagian sudah mulai terealisasi. Memang perbaikan jalan antadesa ini secara bertahap dilakukan, mengingat keterbatasan kemampuan daerah. Namun ke depan pengerjaan jalan ini tidak hanya sebatas peningkatan, namun hingga pengerjaan pengaspalannya. Ini memang sudah menjadi program Bapak Bupati untuk memperbaiki
semua jalan antardesa,” urai Budiansyah.

Budiansyah nilai, jika akses antar-desa semuanya sudah baik, tentu pembangunanpun disektor lain pun semakin mudah dilakukan. Karena itu, selain jalan antardesa tentunya juga pembangunan kantor akan dilakukan. Setidaknya untuk tahun ini terlaksana pembangunan 4(empat) gedung disekitar Kantor Bupati yang diperuntukan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selama ini belum memiliki kantor yang referesentatif .

“Pembangunan gedung tersebut diperuntukan bagi SKPD yang saat ini masih kontrakan. Karena itu, untuk tahun ini sudah memiliki bangunan kantor sendiri. Untuk kantor Gabungan Dinas (Gadis, red) yang sudah selesai, belum ditempati, itu menunggu selesainya 4 bangunan untuk bersamaan ditempati. Bangunan tersebut diperuntukkan untuk kantor Dinas Peruhubungan, Dinas PU, BPBD, dan Tata Ruang, anggarannya Rp 1,4 milyar, terang Budiyansah.

(kontribusi: bur/LS)