Buka Mata Lebar-Lebar, Awasi Penggunaan Uang Titipan Negara?

Baca Juga

Firman dan Abidin

Bappeda  Matra Informasikan Penggunaan  DAK  2017

Matra – Masyarakat Kabupaten Mamuju Utara (Matra), Sulawesi Barat (Sulbar) kini dapat membuka mata lebar lebar dan mengawasi secara cermat   pemanfaatan dan fungsi  Dana Alokasi Khusus (DAK)  Tahun Anggaran (T.A)  2017 yang akan datang.  

Hal  tersebut  ditandai  dengan  sikap terbuka dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  (Bappeda), Kamis (17/11/201)  lewat  Kepala Badan, Firman dan Sekretaris  Badan, H Abidin. Kepala  Bappeda tersebut  uraikan bahwa  bahwa DAK merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN)  yang dialokasikan ke daerah  untuk membantu mendanai kegiatan yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional.

Menurut  petinggi Bappeda Matra tersebut, legal standing dari DAK mengacu  
atas  sejumlah regulasi pemerintah, meliput UU 33 tahun 2004,  UU 23 tahun 2014 dan UU APBN  tahun anggaran 2017. Kemudian didukung pula  PP  55 tahun 2005,  Perpres 45  tahun 2016 tentang RKP  tahun 2017,  Prepres 2  tahun 2015  tentang RPJMN 2015-2019, selanjutnya  diperkuat dengan PMK 48 tahun 2016 dan PMK 139 2016.

Penggunaan DAK secara teknis terdiri dari fisik dan non-fisik. Kemudian dijarakan pada  bagian,  DAK reguler,  Penugasan dan DAK afirmasi. DAK reguler yang mencakup pendidikan, pertanian, kelautan dan perikanan, sentra industri kecil dan menengah, serta pariwisata. DAK penugasan meliputi pendidikan SMK, kesehatan (RS rujukan atau pratama), irigasi, air minum, sanitasi, jalan, pasar, serta energi skala kecil dan menengah. Sedangkan untuk DAK afirmasi yang terdiri dari transportasi. Namun untuk kesahatan masuk ke dalam DAK reguler, penugasan dan afirmasi, serta untuk perumahan dan permukiman digolongkan ke DAK reguler dan afirmasi.
Dalam penuturannya, Kepala Bappeda, katakan bahwa  DAK itu bertujuan agar dapat membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan prasarana pelayanan dasar masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan daerah serta percapaian sasaran prioritas nasional.

Dirincikan lebih lanjut ole Firman, untuk DAK tahun 2017 yang akan datang, Matra  mendapatkan  total  anggaran Rp. 123.820 miliar itu berdasarkan Peraturan  Menterian  Keuangan (PMK)  dengan rincian reguler  RP 35.661 miliar dan penugasan RP 88.159 miliar. Uang milyaran rupiah tersebut  akan terbagi ke seluruh  instansi  tehnis terkait bagi yang melakukan pengajuan permohonan dan disetujui oleh kementerian atau lembaga masing-masing.

Rekapan   instasi  penerima  DAK di Matra T. A.  2017.  Untuk Dinas Pendidikan Pemuda  dan Olah Raga (Dikpora), terdistribusi,  SD  RP.  2. 803 miliar, SMP  RP. 1.954 miliar. Istansi ini mendapatkan total Rp. 4.757 miliar dari  DAK reguler.  Dinas Kesahatan menadapatkan total 26.573 miliar dengan estimasi pelayanan kesahatan dasar 10.46 miliar, pelayanan kesehatan rujukan prioritas daerah 11.721 miliar serta pelayanan kesehatan kefarmasian 3.810 miliar, dan juga pelayanan KB sebesar 997 juta. Dinas Pertanian juga memperoleh dana secara total 2.546 miliar dan Dinas Koperindag Mamuju Utara bidang sentra industri dan menengah melalui DAK reguler  1.785 miliar dan bidang pasar 1.780 miliar dari DAK penugasan.

Menurut data Bappeda,  bahwa  ada  beberapa  SKPD  penerima DAK secara rutin di Matra  tidak memperoleh anggaran segar DAK tahun depan,  diantaranya bidang perumahan dan permukiman Dinas Tata Ruang Dan Perumahan Rakyat dan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.  

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) yang  paling  banyak menerima gelontoran  DAK  2017 adalah  Dinas Pekerjaan Umum (PU)  angkanya cukup fantastik  melebihi daerah lain  yang ada di Sulawesi Barat, meliputi  pengairan,  khususnnya  irigasi RP  5,6 miliar,  bidang cipta karya yang terbagi masing-masing air minum Rp.  3,5 miliar dan sanitasi  3,1 miliar, serta RP. 7,4 miliar untuk bina marga.

Tentang tersingkirnya  Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  dari gelontorang DAK, menurut  Sekretaris Bappeda, H  Abidin, bahwa penggaran  tentu sudah diusulkan  sesuai kebutuhan daerah namun tidak terpenuhinya. Ia contohkan Dinas Pariwisata  Mamasa  tidak mendapatkan  anggaran, padahal daerah destinasi wisata Sulbar.

“Terpenuhi  dan tidaknya  dari kebutuhan  yang disulkan, tentu ada penilaian kewilayahan, sehingga terpenuhi sesuai kebutuhan. Olehnya itu untuk
tahun depan Pariwisata Matra tidak mendapatkan anggaran tersebut terang,” H Abidin.

(kontribusi Bur/LS)