Ketua KPU Mamasa Akui Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Sulbar Anjlok

Baca Juga

Suriani Dellumaja (foto: Fb)

Mamasa – Merosotnya prosentase partisipasi masyarakat Mamasa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2017 yang hanya 63,8% dinilai oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Suriani T Dellumaja sebagai kurang optimalnya semua pihak terkait sosialisasi dalam pesta demokrasi tersebut.

Suriani yang ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (18/02/2017) paparkan lebih lanjut bahwa sosialisasi ajakan untuk berpartisipasi dalam Pilkada Sulbar telah dilakukan oleh pihaknya melalui beberapa kanal informasi public, misalnya di sejumlah media-media massa cetak, elektronik, maupun media dunia maya (dumay).

“Kami juga lakukan pemberian informasi di rumah-rumah ibadah, gereja dan masjid, serta di tempat-tempat pertemuan masyarakat,” tambah Suriani.

Meskipun begitu, ternyata angka partisipasi masyarakat menjadi yang paling rendah. Hingga Suriani melihat ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat ogah-ogahan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menyalurkan hak memilihnya. Menurut alumni Fakultas Sosial Politik (Sospol) Universitas 45 ini adalah kurangnya dukungan sosialisasi dari pemerintah daerah dan Partai Politik (Parpol). Apalagi persoalan memilih masih merupakan hak warga Negara bukan kewajiban yang diharuskan.

“Kami tidak menyalahkan siapa-siapa, namun kami melihat, pemerintah daerah dan Parpol seharusnya mensosialisaikan ajakan untuk memilih secara tegas kepada masyarakat. Karena itu akan semakin mengoptimalkan kami sebagai penyelenggara Pilkada,” ujarnya.

Sedangkan pada sisi lain menurut Suriani penerapan e-KTP juga dalam pandangan masyarakat awam memang sedikit ribet. Kemudian dalam fenomena masyarakat Mamasa menurut Ketua KPU Mamasa ini banyak yang bekerja di luar Mamasa, tidak ada di tempat pada hari H pencoblosan.

Saat dipertanyakan, apakah ini karena ketidakprofesionalan KPU Mamasa dalam sosialisasi serta tidak optimalnya distribusi surat panggilan untuk datang ke TPS, Suriani menangkis dengan katakan, pihaknya sudah sangat-sangat maksimal dalam hal ini.

“Memang di Mamasa, pembelajaran politik dan demokrasi kita belum maksimal, pemilih cerdas masih sangat kurang. Bayangkan saja, PNS banyak yang enggan untuk salurkan hak memilihnya. Itu saya jumpai di sejumlah PNS di RSUD Kondo Sapata dan Lembaga Pemasyarakat (LP) Mamasa. Andainya kami tidak tanggap, para PNS di sana tidak menyalurkan haknya,” paparnya lagi.

Paling menyedihkan dari pantauan komisioner senior Mamasa ini adalah, ia mensinyalemen bahwa menurunnya angka partisipasi masyarakat adalah imbas dari money politic. Mental masyarakat telah direcoki, nanti akan datang ke TPS mencoblos kalau diberi uang. Tanpa uang mereka tidak memilih lagi.