Pungut Uang SPP, SMA Neg I Malunda diLaporkan ke Ombudsman RI Sulbar

Baca Juga

Lukman Umar

Mamuju – Jajaran Ombudsman RI Sulbar, kembali menerima pengaduan dari orang tua siswa, terkait sekolah yang nekad melakukan pungutan uang SPP. Padahal, Pemerintah sudah melarangnya, Bahkan larangan tersebut, tertuang di dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2015.

Asisten Ombudsman RI Sulbar, I Komang Bagus, akui  masih ada sekolah negeri yang dilaporkan memungut  uang SPP, salah satunya di SMA Negeri 1 Malunda Kabupaten Majene, kondisi ini sangat ironis karena tidak mematuhi aturan yang ada.

“Kasus ini merupakan laporan sejumlah orang tua siswa di Malunda, dan sejauh ini kami sudah tindaklanjuti dengan pemanggilan pihak sekolah dan komite, pada intinya kami mendesak agar tindakan itu dihentikan, karena menyalahi aturan yang ada,” Ungkap I komang Bagus, Kamis  (03/08/17) di kantornya  

Pihak SMA Negeri 1 Malunda, berdalih, pungutan uang SPP tersebut, untuk alokasi pembayaran gaji Guru tidak tetap (GTT) dan Pegawai tidak tetap (PTT). 

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Lukman Umar, tegaskan untuk mendapatkan pendidikan adalah hak seluruh warga Negara Indonesia, hal ini tertuang  dalam salah satu pasal Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, guna mewujudkan hal tersebut Pemerintah Pusat maupun Daerah telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar di sektor pendidikan, melalui APBN maupun APBD.

Lanjut Lukman, untuk proses tindaklanjut laporan ini,  dalam waktu dekat pihak Ombudsman RI Sulbar akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Majene, untuk membahas kasus ini dan memastikan kejadian serupa tidak ada disekolah lain diwilayah kabupaten majene. Ombudsman juga berharap  Bupati Majene melalui Dinas terkait  memberikan Sanksi kepada pihak SMA Negeri 1 Malunda serta menghentikan tindakan pungli tersebut, yang telah meresahkan masyarakat. 

“Dalam waktu ini, Tim Ombudsman yang akan saya pimpin sendiri akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Majene terkait kondisi ini, yang jelas harga mati dari Ombudaman pungutan uang SPP di SMA negeri 1 Malunda, harus di Stop,” Tutup Lukman

(Humas Ombudsman RI Sulbar/LS )