Modus BPD Desa Rambusarutu Mau Kangkangi Pengelolaan DDes Tahun 2017?

Baca Juga

J. Dettumanan

Mamasa – Masyarakat dan tokoh adat Desa Rambusaratu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), gerah dan marah akibat ulah oknum Badan Permusyaratan Desa (BPD) di desa tersebut. Mereka tengarai ada upaya dari lembaga legislatif desa tersebut untuk mengambilalih “kekuasaan” Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa (Kades) terkait pembentukan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk Dana Desa (DDes) tahun 2017.

Karena itu tokoh adat dan masyarakat Desa Rambusaratu layangkan surat sanggahan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD) Kabupaten Mamasa. Dalam surat tersebut disebutkan secara detail modus oknum BPD dalam mengambilalih kewenangan Plt Kades dengan mengatur adanya rapat pembentukan TPK DDes tahun 2017.

Tokoh masyarakat dan tokoh adat Rambusaratu, J. Dettumanan yang dikonfirmasi terkait ulah BPD yang ditengarai lampau wewenang tersebut katakana, kalau memang benar ada oknum penguru BPD yang sungguh terlalu karena mencamplok kewenangan Kades membentuk TPK.

“Kami dari tokoh adat dan masyarakat Desa Rambusaratu telah mencermati adanya upaya-upaya yang tidak benar dari oknum BPD Desa Rambusaratu yang membuat undangan musyawara desa tanggal 20 Januari dengan nomor 01/Su-BPD/I/2017. Kemudian dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2017, materi rapat program kerja Desa Rambusaratu dan menetapkan TPK yang telah dibentuk secara diam-diam oleh BPD tersebut.” Papar Dettuman.

Ditambahkan oleh Dettumanan, bahwa pembentukan TPK yang direkayasa tersebut diketuai oleh Sekretaris BPD, Arfah. Kemudian seolah-olah musyawarah telah menetapkan dirinya sebagai Ketua TPK Desa Rambusaratu. Ini merupakan pelanggaran UU Republik Indonesia No. 6 tahun 2016, tentang Desa, pada Bab V pasal 64 huruf, di situ dijelaskan bahwa anggota BPD tidak boleh terlibat sebagai TPK.

Selain J. Dettumanan, Dra Emiyati L yang juga tokoh adat sangat menyesalkan adanya tindakan tidak terpuji ini. Mereka secara tidak lansung hanya memetingkan diri sendiri dan kelompok, mengabaikan aspirasi masyarakat dalam menyusun program dan membentuk TPK DDes 2017.

“Selain melanggar undan-udang karena mencampuri kewenangan Kades, oknum-oknum BPD Desa Rambusaratu itu, sudah bias diduga ingin mengangkangi dan mengelola sendiri Dana Desa (DDes) tahun 2017. Itu kan sudah sangat tidak proporsional karena dana tersebut tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat desa, bukan untuk mereka-mereka saja,”papar Emiaty berang.

Pada sisi lain, Manta Kades Rambusaratu, Demmanggiring yang dkonfirmasi pada hari yang sama, katakan bahwa selama dirinya tidak menjabat lagi sebagai Kades, tidak pernah lagi dilibatkan dalam musyawarah-musyawarah desa. Apalagi musyawara pembentukan TPK versi BPD tersebut.

“Saya kira, kewenangan untuk mementukan dan mengangakt TPK itu ada di pemerintahan desa, bukan BPD. Tapi saya tidak tahu kalau ada aturan baru yang seperti itu lagi,” kata Demmanggiring.

Pelaksana Tugas (Plt) Kades Rambusaratu, Leonard yang ditemui di diamannya, Senin (21/02/2017) katakana kalau apa yang dilakukan oleh BPD tersebut, lakukan musyarah desa untuk membetuk TPK, itu memang melampau wewenang. Karena itu ia berjanji tak akan memberi legalitas atas TPK bentukan BPD tersebut.

“Selain tidak prosedural, dalam TPK tersebut masih ada yang menjadi anggota BPD, tentu tidak suai aturan. Makanya saya tidak akan membuat legalitasnya. Lagi pula masa tugas saya tiggal sebulan lebih, jadi mungkin nanti lebih baik kalau Kades terpilih dan definitive yang mebuatnya,” kata Leonard.