Langkah Strategis Bappeda Matra Gagas Rapat Teknis dan Diskusi RKPD 2018

Baca Juga

Rapat teknis, diskusi dan koordinasi  (foto: Bappeda Mamuju Utara)

Matra  - Langkah proaktif, Badan Perencanaan  Pembangunan Daerah (Bappeda) Mamuju Utara (Matra),Sulawesi Barat (Sulbar) persiapkan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  tahun 2018,patut diapresiasi seluas-luasnya oleh masyarakat  daerah. Karena penyiapan RKPD yang matang menunjukkan kematangan pemerintah daerah persiapkan software pembangunan satu tahun ke depan.

Dalam release info dari Bappeda Mamuju Utara, kegiatan yang dipimpin lansung  Kepala Bappeda, Firman, S.Pi, MP,  ini bertempat di Kantor Bappeda Mamuju Utara,  Senin (13/03/2017) dengan title thema, Rapat Teknis  dan Diskusi  Tentang  Penyamaan Persepsi  Rancangan Prioritas Daerah dan Fokus  Program  dalam RKPD  2018. Melibatkan taf Ahli Bupati, Asisten Setda dan Staf Khusus Bupati.

Kepala  Bappeda Matra, Firman paparkan  tentang Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Fokus Daerah Dalam Rancangan RKPD 2018, meliputi.  Pendekatan Penyusunan RKPD 2018 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program Nawa Jiwa. Penguatan dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial (HITS) dengan memperhatikan  pada: Pengendalian perencanaan. Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018. Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan serta perkuatan  integrasi  sumber pendanaan.

Dalam paparannya, Firman jelaskan, tentang Bappeda  dengan i peran strategis sebagai mitra Bappenas di daerah untuk menjaga sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah, termasuk mengoordinasikan pencapaian target-target prioritas nasional. Peran Bappeda sangat diperlukan tidak hanya sebagai penentu arah, namun juga dalam kecepatan dan kualitas pembangunan.

Diuraikan pula Kepala Bappeda Matra ini, pembangunan tidak hanya sebatas pada pengembangan potensi daerah, namun dalam perencanaan juga mempertimbangkan seberapa cepat suatu pembangunan dapat dilaksanakan serta berkualitas (pembangunan inklusif yaitu menurunkan kemiskinan dan pengangguran serta merata baik secara wilayah maupun individu).Memperhitungkan berbagai sumber pembangunan. Pembangunan tidak hanya bersumber dari APBD saja, namun juga APBN, Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) serta pembangunan oleh pihak swasta(proyek yang menguntungkan secara ekonomi, finansial serta bisnis). Melakukan sinergi perencanaan pusat dan daerah untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan.

(Bappeda Mamuju Utara/LS)