Sutinah Suhardi: Saling Dukung Dengan Ombudsman Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Baca Juga

Sutinah Suhardi: Kami saling dukung dengan Ombudsman dalam peningkatan layanan publik

 

MAMUJU, LENTERASULAWESI  - Bupati Mamuju, Hj. Sutinah Suhardi lakukan pertemuan dengan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat. Ini untuk kedua kalinya setelah bupati wanita pertama di Mamuju ini dilantik, sekaligus menerima  hasil penilaian kepatuhan tahun 2019 terhadap standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (19/4/2021).

Hasil Kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa untuk kabupaten Mamuju mendapat nilai tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat dengan predikat zona hijau dengan memperoleh nilai 91,63 di tahun 2019.

 Hj. Sutinah Suhardi mengungkapkan, siap saling mendukung dengan Ombudsman RI Sulawesi Barat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di kabupaten Mamuju.

“Walau kita dalam keadaan pasca gempa, kita akan berusaha untuk bergerak maksimal,” tambah Sutinah.”

 

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat, Lukman Umar ungkapkan, kunjungan ini untuk menyampaikan bahwa akan dilakukan kembali uji kepatuhan tahun 2021. Hanya saja penentuan waktu pengambilan data dan tempat penyelenggara layanan yang dituju merupakan kewenangan Ombudsman pusat.

“Kita berharap dengan kegiatan hari ini, kita bisa melakukan intervensi dalam bentuk pendampingan kepada kabupaten Mamuju agar bisa mempertahankan predikat hijau tersebut walau kita masih berada dalam kondisi pasca gempa,” kata Lukman.

 

Lukman juga berharap, pemerintah Kabupaten Mamuju bisa berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diterima mayarakat.

Dari pertemuan tersebut, dibahas beberapa hal lainnya di antaranya program kerja sama peningkatan kualitas layanan publik pemerintah kabupaten Mamuju dan upaya percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman.

“Mengingat pengaduan masyarakat terkait pemerintahan desa sangat banyak. Sehingga kami berharap atensi dari Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk melakukan pendampingan sesuai dengan regulasi yang ada dalam menyambut pilkades nanti. Agar laporan masyarakat yang masuk ke kami terkait dampak pilkades ini bisa diminimalisir,” pungkas Lukman.

(Humas ORI Sulbar/LS)